Kontrak Standart

Kontrak Baku (Standart Contract) adalah kontrak yang ditentukan salah satu pihak saja, sedangkan pihak lain tidak berdaya untuk melawan isi kontrak tersebut.
sejatinya kontrak semacam ini tidak diperbolehkan.

contohnya sebagai berikut:

Perusahaan Jasa Kirim Barang

PT. SIANA

Jln. Kampung Seng No.21, SURABAYA

Telp.(031)3718754, 3771546 FAX.3720477

Jln. Mastrip No.5, TULUNGAGUNG

Telp. 0822 3255 1222, 0856 5432 1234

Pengirim	Nana/ Alifa
Penerima	Hafidz Collection
Tanda tangan Penerima : ؃؋؏ؓ؁

SURAT MUATAN

	18077 ns		JALI		5851

 

Truk No.______________ Sopir__________________ No._______________

Banyaknya	Nama Barang	Biaya
2	Jilbab dua karung	30.000
Total Rp		30.000

	Tgl : 20/04/2016 PT SIANA

 

Isi barang tidak diperiksa

PERHATIAN:

1.      Segala barang gelas/ cairan pak- pak kurang sempurna kami tidak menanggung pecah dan susut.

2.      Segala bencana alam/ kecelakaan bukan tanggungan kami.

3.      Ongkos menjadi beban si pengirim, bila sipenerima menolaknya.

4.      Barang hilang atau rusak harus disaksikan mandor/ supir serta pengurus PT kami.

5.      Setelah waktu 2 (dua) minggu dari tanggal pengiriman kami tidak menanggung penggantian claim.

6.      Barang hilang/ rusak diganti 10x dari ongkos angkutan yang kami terima.

Jenis dan Syarat Pendirian Bank menurut Peraturan Bank Indonesia

JENIS DAN SYARAT PENDIRIAN BANK 

 menurut peraturan Bank Indonesia

Jenis bank	Peraturan	Syarat Pendirian
		Perizinan	Modal	Kepemilikan	Bentuk Badan Hukum
Bank Umum	PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 11/ 1 /PBI/2009 TENTANG BANK UMUM	Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Gubernur Bank Indonesia	Modal disetor minimal sebesar Rp 3 triliyun.	1.     WNI/ Badan Hukum Indonesia 2.     WNI/ Badan Hukum Indonesia dengan WNA/ Badan Hukum Asing secara kemitraan 3.     Dengan kepemilikan asing maksimal  99%	·   Perseroan Terbatas, ·   Perusahaan Daerah, atau ·   Koperasi.
Bank Umum Syariah	PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/ 3 /PBI/2009 TENTANG BANK UMUM SYARIAH	Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Bank Indonesia.	Modal disetor minimal Rp 1 Triliyun	1.     WNI/ Badan Hukum Indonesia 2.     WNI/ Badan Hukum Indonesia dengan WNA/ Badan Hukum Asing secara kemitraan 3.     pemerintah daerah.	·  perseroan terbatas
Bank Perkreditan Rakyat	Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat	Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Bank Indonesia.	Modal disetor BPR, minimal: 1.    5M untuk wilayah DKI Jakarta 2.    2M untuk wilayah ibukota provinsi Jawa dan Bali atau di kabupaten dan kota Bogor, Depok (kota), Tangerang dan Bekasi 3.    1M untuk wilayah ibukota provinsi di luar Jawa dan Bali atau di wilayah Jawa dan Bali tetapi bukan di JABODETABEK 4.    500 juta untuk wilayah selain yang sudah disebutkan diatas	1.    WNI atau Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya adalah WNI 2.    Pemerintah Daerah 3.    Dua pihak atau lebih sebagaimana yang telah disebutkan di atas.	·  Perseroan Terbatas ·   Koperasi, atau ·   Perusahaan Daerah
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/23/PBI/2009 TENTANG BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Bank Indonesia.	Modal disetor BPRS, minimal: 1.     2M untuk wilayah DKI Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; 2.     1M untuk wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut diatas 3.     500 juta untuk di luar wilayah tersebut pada 1 dan 2	1.     WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; 2.     pemerintah daerah 3.     dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2.	·   Perseroan Terbatas
Unit Usaha Syariah	PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/10/PBI/2009 TENTANG UNIT USAHA SYARIAH	Oleh BUK atas seizin dari Bank Indonesia	1.     ditetapkan dan dipelihara, serta dipisahkan dari BUK, minimal 100 Miliyar 2.     disisihkan dalam bentuk tunai	Dibawah naungan BUK dengan prinsip syariah dan prinsip kehati- hatian	·   Dalam bentuk badan usaha